Era kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada
16 Agustus,
Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai
proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan
militer Indonesia pada masa perang, Pasukan
Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.
Pada
18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan
Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang
beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat
dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada
31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi:
Sumatra,
Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei),
Jawa Barat,
Jawa Tengah,
Jawa Timur,
Sulawesi,
Maluku (termasuk
Papua) dan
Nusa Tenggara.
Perang kemerdekaan
Dari
1945 hingga
1949,
persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan,
melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda
tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk
membentuk kembali kekuasaan kolonial.
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat.
Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota
kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan
Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada
27 Desember 1949 (lihat artikel tentang
27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu
Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60
PBB.
Demokrasi parlementer
Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi
undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau
MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun
1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara
sekuler yang berdasarkan
Pancasila
sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau
undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam
takluk kepada
hukum Islam.Demokrasi
Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan
legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan
menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen.
Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Demokrasi Terpimpin
Pemberontakan yang gagal di
Sumatera,
Sulawesi,
Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah
kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem
parlemen Indonesia. Akibatnya pada
1959 ketika Presiden
Soekarno
secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat
sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak
menemui banyak hambatan.
Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "
Demokrasi Terpimpin".
Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok,
kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas
jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok
Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di
Bandung,
Jawa Barat pada tahun
1955 dalam
KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi
Gerakan Non-Blok.
Pada akhir
1950-an dan awal
1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada
Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar
Uni Soviet dan
China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.
Nasib Irian Barat
Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap
belahan barat pulau
Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada
1 Desember 1961.
Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut
dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat
di Irian pada
18 Desember
sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan
Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda
agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang
menghasilkan
Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap
Irian Jaya pada
1 Mei 1963.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Soekarno menentang pembentukan Federasi
Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial
Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan
Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh
imperialisme
negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara
Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia.
Menanggapi keputusan
PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal
20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (
CONEFO) sebagai tandingan
PBB dan
GANEFO sebagai tandingan
Olimpiade.
Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran
antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).
Gerakan 30 September
Hingga
1965,
PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno
untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari
Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "
Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Pada
30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya
kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen
Soeharto,
menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu
menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari
puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah
korban jiwa pada
1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di
Jawa dan
Bali.
Era Orde Baru
Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang
dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.
Indonesia pada tanggal
19 September 1966
mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama
dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan
menjadi anggota PBB kembali pada tanggal
28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada
1968,
MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai
presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada
tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai "
Orde Baru"
dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan
luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada
akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan
ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari
ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara
besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak
merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang
kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun
1970-an dan
1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.
Irian Jaya
Setelah menolak supervisi dari
PBB,
pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan
Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah
Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia.
Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia.
Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan
kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia
menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun
berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang
lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit
yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.
Timor Timur
Dari
1596 hingga
1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai
Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh
Laut Timor. Akibat
kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975,
Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham
Marxisme, dan
UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.
Pada
7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah
operasi militer yang disebut
Operasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan
Amerika Serikat dan
Australia,
berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan
cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.
Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (
ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran
HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.
Pada
30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan
PBB.
Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih
untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak
militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti
merusak
infrastruktur di daerah tersebut.
Pada Oktober 1999,
MPR
membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah
Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung
jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai
pada Mei
2002 sebagai negara
Timor Leste.
Krisis ekonomi
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat:
Krisis finansial Asia), disertai
kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
Rupiah
jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para
demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran
diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta
ribuan mahasiswa yang
menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada
21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden,
B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Era reformasi
Pemerintahan Habibie
Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari
Dana Moneter Internasional
dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia
juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada
kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Pemerintahan Wahid
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada
7 Juni 1999.
PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno,
Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara;
Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%;
Partai Persatuan Pembangunan pimpinan
Hamzah Haz 12%;
Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober
1999,
MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai
wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet
pertamanya,
Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan
reshuffle kabinetnya pada Agustus
2000.
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan
perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping
ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga
menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di
Aceh,
Maluku, dan
Papua. Di
Timor Barat,
masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat
tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur
pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang
besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan
Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan Megawati
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada
29 Januari 2001,
ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan
diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah
tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam
pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan
kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati
mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada masa
pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.
Pemerintahan Yudhoyono
Pada
2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan
Susilo Bambang Yudhoyono
tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal
masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar,
seperti
gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta
gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.
Pada
17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan
Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah
Aceh.
Catatan kaki
- ^ Masih diperdebatkan, apakah termasuk H. erectus atau H. sapiens
- ^ Swisher et al. 1996 (cit. Capelli et al. 2001. Am. J. Hum. Genet. 68:432-443) menyebutkan hingga 25.000 tahun yang lalu.
- ^ Roberts 1990.
- ^ Musyrifah
Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, 2005, Rajawali Press, hal.
8-9; Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, 1998, cet. IV, Mizan,
hal. 92-93; A. Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di
Indonesia: Kumpulan prasaran pada seminar di Aceh, 1993, cet. 3,
al-Ma'arif, hal. 7; Hadi Arifin, Malikussaleh: Mutiara dari Pasai, 2005,
PT. Madani Press, hal. Xvi; Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Asia
Tenggara, Kedatangan dan Penyebaran Islam oleh Dr. Uka Tjandrasasmita,
2002, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 9-27. Dalam beberapa
literatur lain disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke 9. Ada
juga yang menyebutkan abad ke 13. Namun, sebenarnya Islam masuk ke
Indonesia abad 7M, lalu berkembang menjadi institusi politik sejak abad
9M, dan pada abad 13M kekuatan politik Islam menjadi amat kuat.
- ^ Musyrifah Sunanto, op cit. hal 6.
Sumber dan bacaan lebih lanjut
- (Inggris) Ideals without Heat: Indonesia Raya and the Struggle for Independence in Malaya, 1920-1948
- (Inggris) Ricklefs, M.C. 2001. A history of modern Indonesia since c.1200. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4480-7
- (Inggris) Taylor, Jean Gelman. 2003. Indonesia: Peoples and histories. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-09709-3
- (Inggris) Schwarz, Adam. 1994. A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. 2nd Edition. St Leonards, NSW : Allen & Unwin.
- (Inggris) Sebagian isi artikel ini berasal dari Library of Congress.
- (Indonesia) Sunanto Musyrifah. Sejarah Peradaban Islam indonesia, 2005, Rajawali Press, hal. 8-9.
- (Indonesia) Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, 1998, cet. IV, Mizan, hal 92-93
- (Indonesia) Hadi Arifin, Malikussaleh: Mutiara dari Pasai, 2005, PT. Madani Press, hal. Xvi
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 
